Koleksi regulasi dan dasar kebijakan, dalam satu pustaka.
Akses Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, hingga SOP internal yang menjadi rujukan resmi. Dirancang agar setiap dokumen mudah dicari, ditelusuri, dan dirujuk kapan pun dibutuhkan.
Surat Edaran Bersamaregulasi tag
Peraturan pemerintah yang mengatur integrasi proses perencanaan pembangunan dan penganggaran nasional untuk menjamin konsistensi sasaran pembangunan, program, kegiatan, dan alokasi anggaran.
tes category regulasiterbarutes regulasi
tes regulasi
Surat Edaran BersamaSurat Edaran Bersama Nomor 2 Tahun 2025 dan Nomor 1/MK.4/2025 tentang Daftar Program Kementerian/Lembaga
Pedoman penetapan nomenklatur resmi Program Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2026 sebagai acuan penyusunan dokumen Renstra, Renja, RKA-K/L, serta penginputan data program pada Sistem Informasi KRISNA.
Keputusan MenteriKeputusan Menteri PANRB Nomor 356 Tahun 2024 tentang Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional
Keputusan Menteri PANRB yang menetapkan KRISNA sebagai Aplikasi Umum Bidang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Surat Edaran BersamaArsipSurat Edaran Bersama Nomor 4 Tahun 2024 dan Nomor 1/MK.2/2024 tentang Pedoman Penyusunan dan Pemanfaatan Klasifikasi Rincian Output dan Rincian Output dalam Perencanaan dan Penganggaran
Pedoman teknis bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan mengenai kaidah penyusunan, penetapan, serta pemanfaatan Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) dalam dokumen perencanaan dan penganggaran kementerian/lembaga.
Peraturan MenteriPeraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025–2029
Peraturan teknis yang mengatur metodologi dan tahapan penyusunan Renstra K/L Tahun 2025–2029 sebagai penjabaran RPJMN dan RPJPN.
Peraturan MenteriPeraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
Peraturan yang mengatur prosedur penyusunan, penelaahan, dan perubahan Renja K/L agar selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan kebijakan penganggaran.
Peraturan PemerintahPeraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
Peraturan pemerintah yang mengatur integrasi proses perencanaan pembangunan dan penganggaran nasional untuk menjamin konsistensi sasaran pembangunan, program, kegiatan, dan alokasi anggaran.
Undang-UndangUndang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
Regulasi yang menetapkan arah pembangunan nasional jangka panjang Indonesia Tahun 2025–2045 sebagai pedoman utama penyusunan RPJMN, Renstra K/L, RKP, dan dokumen pembangunan nasional lainnya.